Considerations To Know About agus joko pramono
Considerations To Know About agus joko pramono
Blog Article
I feel, ultimately, I enjoy the various voices which have been read within the IDI method of SAI strengthening and SAI achievements And that i search for to pay attention to these Views as an IDI Board member."
Pencapaian Target dan Tujuan:BPK juga memeriksa apakah BUMN telah mencapai concentrate on dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnisnya. BPK akan menilai apakah BUMN telah melakukan checking dan evaluasi terhadap pencapaian goal dan tujuannya, serta apakah BPK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
IDI produces World Public Items on various subject areas appropriate into the get the job done of SAIs. These publications stick to a stringent protocol of good quality assurance and therefore are freely accessible to all.
“Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa BUMN X telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak.
Hal ini berdampak positif pada kinerja BUMN, yang ditunjukkan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Knowledge Statistik
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Namun Mietzner menyebut analisis itu belakangan telah terbantahkan karena “keterampilan membangun koalisi politik dapat menghindarkan presiden dari ketidakstabilan pemerintahan”.
Kebebasan dalam membentuk kabinet ini disebutnya sebagai alat paling efektif untuk menjalin koalisi politik secara cepat.
Agus menjadi pengganti antar waktu anggota BPK lain Taufiequrahman Ruki, yang sudah memasuki masa pensiun pada 18 mei lalu. Agus akan menjalani tugasnya sebagai anggota BPK hingga 2014 mendatang.
Bila melihat dua survei lembaga ini, palagan tiga kandidat ini sulit diprediksi apakah berlanjut ke babak kedua atau justru akan hanya sekali putaran.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan website dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Sebanyak ten daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani suit and correct tes di DPR, nantinya akan ada five nama yang dipilih.
Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dalam menjalankan tugasnya, BPK menggunakan berbagai metode audit untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMN.